Kartu Sakti Jokowi, Berguna atau Tidak?

By | August 22, 2015
 Hari ini Presiden Jokowi membagikan lagi sebanyak 7ribuan kartu sakti kepada masyarakat di Pontianak, khususnya di Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis. Yang terdiri dari 1.004 Kartu Keluarga Sejahtera, 1.714 Kartu Indonesia Pintar dan 4.995 Kartu Indonesia Sehat.

Sebenarnya sampai hari ini, saya masih melihat lemahnya sistem kartu sakti yang saat ini disebar oleh Pemerintahan Jokowi. Kenapa lemah? Silakan simak alasan-alasan dibawah ini :

  1. Sistem kesehatan belum mendukung Kartu Indonesia Sehat.Contoh : Kita ke puskesmas / klinik berobat madya yang menerima Kartu Indonesia Sehat. Pada saat berobat kita hanya perlu tunjukin Kartu Indonesia Sehat, tanpa ada mesin / sistem yang dapat digunakan untuk cek Kartu Indonesia Sehat tersebut valid ato tidak, petugas hanya mencatat dan meminta fotocopy Kartu tersebut dan KTP. Wow, jadi Kartu tersebut valid atau tidak, semua pasti diterima.
  2. Sistem untuk belanja keperluan pendidikan belum mendukung Kartu Indonesia Pintar.Contoh : Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Kartu Indonesia Pintar dapat digunakan untuk membeli apa saja di semua toko yang tersedia mesin EDC untuk melakukan debit. Misalnya, Kartu tersebut kita pakai di Toko Buku Gramedia, tetapi disana kita beli nya buku komik.
  3. Untuk Kartu Keluarga Sejahtera, saya yakin juga belum siap sistem nya.

Karena belum siap nya sistem untuk pemakaian Kartu Sakti, alangkah baiknya agar dapat di evaluasi lagi. Supaya dapat lebih tepat sasaran, karena saya yakin setiap kartu yang dibagikan itu juga punya biaya, katakanlah 1 kartu itu harganya 10ribu, jika dikalikan dengan 7ribu, maka totalnya adalah 70Juta.

Biaya 70Jutaan hanya untuk satu kelurahan. Dimana Indonesia terdapat 33 propinsi, kita anggap saja setiap propinsi ada 20 kelurahan. Jadi total biaya untuk memproduksi Kartu Sakti tersebut dengan asumsi tersebut diatas adalah 70juta x 33 x 20 = Rp46.200.000.000.- (46M lho…)

Total 46M untuk membuat kartu sakti, kira-kira siapa yang dapat yah proyek ini?

Menurut pendapat saya, alangkah bagusnya apabila sistem belum siap, bagusnya penjualan beras kualitas menengah kebawah di handle oleh pemerintah dan hanya dijual di kelurahan, sehingga harga beras dapat terkontrol dan subsidi dapat tepat sasaran, karena baik orang kaya atau orang miskin makan 1 hari hanya 3 kali kok.

Lalu untuk kesehatan, digratisin saja untuk berobat ke puskesmas, jadi baik si kaya maupun si miskin silakan datang ke puskesmas, semua dilayani dan gratis. Toh, baik kaya atau miskin semua berhak kok dapat pelayanan kesehatan dari pemerintah.

Untuk pendidikan, saya sarankan dapat diatur sesuai dengan daerah tempat tinggal, jadi misalnya anak saya tinggal di kelurahan kampung dalam bugis, maka pihak kelurahan yang mengeluarkan surat bahwa anak saya dapat sekolah di sekolahan di kampung bugis yang sesuai dengan area, dan semua sekolah negri gratis.

Jadi tidak perlu lagi Kartu-Kartuan bukan? Semua masyarakat harus diperlakukan sama. Soal si kaya yang mau pakai atau tidak, itu urusan masing-masing pribadi. Karena kalo di Eropa, orang kaya tidak akan tahu diri, mereka tidak akan pernah ambil bagian orang miskin.

Semoga masyarakat Indonesia dapat lebih baik lagi, dan Indonesia semakin maju.

 

(Visited 149 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *